Paradigma masyarakat Indonesia tentang laut cenderung berbeda dengan realitas, laut diidentikkan sebagai kolam pembuangan, seperti adanya kasus-kasus pembuangan limbah-limbah industri, libah rumah tangga dan limbah pertanian ke laut seakan bahwa laut itu tempat sampah. Kondisi ini perlu menjadi sorotan yang tajam baik oleh pemerintah maupun praktisi di bidang bahari. Sangat ironis, mengingat sekitar 75% wilayah negara ini terdiri dari lautan dengan ribuan pulau yang terbentang dari Merauke sampai Sabang dan dari Rote hingga Sangir Talaud, yang memiliki begitu banyak potensi yang perlu dikelola untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.
Arah kebijakan pembangunan sejak Indonesia merdeka kurang tepat karena lebih condong ke pembangunan berbasis continental, sektor bahari manjadi sektor pinggiran (pheripheral sector). Bidang bahari yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan bahari dan jasa bahari, seakan terpecah tidak ada induk yang jelas, dan kearah mana sektor-sektor ini diarahkan. Padahal beberapa negara kepulauan yang relatif kecil dibanding Indonesia, tahu benar potensi bahari mereka sehingga dengan bangga menjadi negara yang maju karena memanfaatakan potensi bahari dengan baik dan bertanggung jawab.
Potensi bahari Indonesia begitu besar karena luasan
serta posisi geografis yang sangat strategis. Hal ini sangat terkait dengan sektor ekonomi yang merupakan barometer kemajuan suatu bangsa. Untuk itu sudah selayaknya jika pemerintah mulai mengalihkan arah kebijakan ke pembangunan yang berbasis bahari. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan mencotoh model-model pembangunan di negara-negara continental seperti Amerika Serikat, Cina, Australia dan lain sebagainya. Hal ini sebaiknya menjadi prioritas utama yang menjadi pemikiran pemerintah jika ingin mengalihkan arah kebijakan pembangunan ke sektor bahari. Salah satu contoh buruk adalah, beberapa media memakai icon yang berbau bahari, namun substansi acara yang disajikan tidak menyinggung tentang bahari, kalaupun ada hanya sebatas acara tambahan. Namun media tidak bisa disalahkan karena kebijakan pemerintah tidak mengarahkan mereka kearah yang benar.
Potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,408 juta ton per tahun yang terdiri dari pelagis besar sekitar 1,165 juta ton per tahun, pelagis kecil sekitar 3,605 juta ton per tahun, demersal sekitar 0,145 juta ton per tahun dan udang, termasuk cumi-cumi sekitar 0,128 juta ton per tahun. Dalam konteks pembangunan sektor perikanan tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membagi wilayah perairan Indonesia menjadi 9 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), mulai dari Selat Malaka hingga Laut Arafura. Dilihat dari konteks WPP ini, potensi sumberdaya perikanan terbesar terdapat di WPP 1 (Samudera Hindia) di mana tercatat memiliki potensi sumberdaya perikanan sebesar 1.076.890 ton per tahun, kemudian diikuti oleh WPP 2 (Laut Cina Selatan) sebesar 1.057.050 ton per tahun. Sedangkan potensi sumberdaya perikanan terkecil terdapat di WPP 1 (Selat Malaka) yaitu hanya sebesar 276.030 ton per tahun.
Potensi sumber daya mineral bahari tersebar pada jalur tektonik mulai dari kawasan pantai hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nation Conventions On The Law of The Sea), Indonesia diberikan hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati, penelitian dan yuridiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar dari ZEE ini adalah 200 mil dari garis pantai pada saat surut terendah. Pada umumnya mineral-mineral tersebut terperangkap di dalam lapisan sedimen, mulai dari sedimen permukaan berumur Kuarter hingga ribuan meter di bawah dasar laut pada sedimen tersier. Sumber daya mineral penting yang mampu mendukung kegiatan industri pertambangan adalah endapan hidrotermal yang pembentukannya dipengaruhi oleh kegiatan magmatis, dan endapan mineral sedimen yang berasosiasi dengan pengendapan sedimen. Sumber daya mineral lepas pantai yang telah diidentifikasi adalah: Timah yang merupakan endapan letakan (placer deposit), Fosforit berupa fospat kalium, Kerak dan nodul oksida yang berindikasi mangaan, Kobal, pasir besi, lumpur logam besi, kromit yang berasosiasi dengan batuan ultrabasa-ofiolit dan Mineral zirkon dan monasit, serta karbonat dan agregat untuk bahan konstruksi.
Menggeliatnya bidang riil akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha transportasi laut karena meningkatnya kegiatan ekspor – impor, sehingga para pelaku usaha di bidang transportasi laut boleh menaruh harapan akan bangkitnya kembali bidang ini. Untuk menggairahkan transportasi laut perlu diupayakan berbagai kebijakan yang mendukung. Pelabuhan sebagai bagian integral dari transportasi laut nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena merupakan wahana pokok dalam meniadakan kesenjangan ekonomi, social budaya, politik dan keamanan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan segala keberagamannya. Sehingga dalam pembangunan dan penataannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomis semata tetapi harus memandang kepentingan bangsa secara utuh. Untuk lingkungan regional, disepakatinya perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA), kerjasama sub regional di kawasan Asia Tenggara seperti SIJORI (Singapore-Johor-Riau), IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dam BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia- Philippines East Asia Growth Area) harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan di bidang kepelabuhanan. Salah satu hal yang bias dilakukan adalah menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagaiinternational hub port (pelabuhan pengumpul internasional) yang diharapkan bisa mengurangi cost akibat transit di Singapura. Diperkirakan penghematan bisa mencapai US$ 500 juta per tahun. Menurut data statistik Indonesia mempunyai peti kemas 5,3 juta twenty feet equivalent unit’s (TEU’s) per tahun. Sebanyak 90% dari jumlah tersebut dikirim dulu ke Singapura kemudian baru dilanjutkan ke negara tujuan ekspor. Untuk impor barang pun berlaku hal yang sama. Artinya ada sekitar 9,4 juta TEU’s yang keluar dan masuk Indonesia setiap tahun.
Indonesia memiliki protensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain itu juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya kawasan terumbu karang di seluruh perairan Indonesia luasnya mencapai 7.500 km2 dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Kegiatan pariwisata bahari terkonsentrasi antara lain di kawasan perairan Sunda Kecil (Bali, Lombok dan sekitarnya), Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Sebagai contoh, untuk kawasan wisata surfing, lokasi seperti Nias, Pulau Weh, Pulau Asu, Pantai Sorake di Sumatera, Pulau Panaitan, Pulau Deli di Jawa, Madewi, Balian, Canggu di Bali, dan Teluk Ekas, Labuhan Haji di Nusa Tenggara. Selain itu beberapa tempat di Sulawesi dan Papua sangat baik dikembangkan menjadi obyek wisata bahari. Untuk lokasi diving (penyelaman bawah laut), beberapa daerah seperti Ujung Kulon, Kepulauan Seribu dan kawasan Krakatau di Jawa, Pulau Menjangan, Tulamben di Bali, kawasan Banda di Ambon, Gili Trawangan, Meno dan Air di Lombok merupakan beberapa contoh lokasi wisata bahari yang terkenal dengan lokasi penyelaman terbaik di dunia.
Data-data yang tertera diatas sangatlah menggiurkan, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa potensi yang begitu besar tidak dioptimalkan pemanfaatnya dengan arah kebijakan yang benar sehingga tumpang tindih antar sektor tidak lagi menghambat gelombang kemakmuran yang datang dari laut bukannya gelombang Tsunami. Lantunan lagu pada awal tulisan ini sebaiknya diartikan sebagai sesuatu yang positif, bahwa cewek matre harus ke laut untuk mendapatkan yang diinginkan karena di laut sangat banyak harta karun yang harus dikelola. Jaya di Laut..Sejahtera di Darat
Indomaritimeinstitute.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar