OKJP FT-UH
Organisasi
Kemahasiswaan Jurusan Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (OKJP
FT-UH), merupakan wadah pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan di Jurusan
Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang berorientasi pada pengembangan
profesionalisme keilmuan dan dalam pelaksanaannya mengacu pada falsafah
pendidikan, kekeluargaan, dan konsepsi dasar tentang gerakan kemahasiswaan.
OKJP FT-UH merupakan
lembaga pengembangan profesi keilmuan, intelektualitas, semangat pengabdian,
dan sikap mental yang tercerahkan sehingga kehidupan pergerakan kemahasiswaan
dapat diwarnai dengan sikap dan tindakan yang rasional.
OKJP FT-UH adalah
Organisasi Kemahasiswaan Jurusan Perkapalan Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin yang bertujuan :
1.
Sebagai wahana dan sarana pengembangan
mahasiswa kea rah perluasan wawasan dan sikap intelektual yang tercerahkan.
2.
Sebagai wahana pengembangan cita-cita
falsafah pendidikan.
3.
Sebagai wahana pencapaian tri perguruan
tinggi.
4.
Sebagai innovator dan motivator kearah
masyarakat yang inklusif dan egaliter.
OKFT-UH
Organisasi
Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin merupakan wadah
Pengembangan dan Pembinaan Kemahasiswaan di Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin dan dalam pelaksanaannya mengecu pada RPJP Nasional dan RPJM
Nasional, Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), serta
konsepsi dasar pergerakan kemahasiswaan.
OKFT-UH merupakan
himpunan dari segenap Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin. OKFT-UH lebih menekankan pada nilai kebenaran dan sikap ilmiah
untuk mencapai integritas kemahasiswaan di Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin, serta kesehjateraan umat manusia.
OKFT-UH adalah
Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang bertujuan
:
1.
Membentuk Mahasiswa yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, cendekia, memiliki integritas
kepribadian, profesionalisme, kemandirian dan kepekaan social.
2.
Mencapai tujuan pendidikan nasional
sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta UU
Sisdiknas.
3.
Mencapai tujuan pendidikan nasional yang
mengacu pada Tri Dharma Pendidikan.
4.
Sebagai innovator dan motivator ke arah
masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan demokratis serta mampu menangkap
keinginan actual dalam dinamika masyarakat.
Universitas Hasanuddin
Mengawali berdirinya
Universitas Hasanuddin secara resmi pada tahun 1956, di kota Makassar pada
tahun 1947 telah berdiri Fakultas Ekonomi yang
merupakan cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta
berdasarkan keputusan Letnan Jenderal Gubernur Pemerintah Hindia Belanda Nomor
127 tanggal 23 Juli 1947. Karena ketidakpastian yang berlarut-larut dan
kekacauan di Makassar dan sekitarnya maka fakultas yang dipimpin oleh Drs L.A.
Enthoven (Direktur) ini dibekukan dan baru dibuka kembali sebagai cabang
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada
7 Oktober 1953 di bawah pimpinan Prof. Drs. G.H.M. Riekerk. Fakultas Ekonomi
benar-benar hidup sebagai cikal bakal Universitas Hasanuddin setelah dipimpin
acting ketua Prof. Drs. Wolhoff dan sekretarisnya Drs. Muhammad Baga pada
tanggal 1 September 1956 sampai diresmikannya Universitas Hasanuddin pada
tanggal 10 September 1956.
Di saat terjadinya
stagnasi Fakultas Ekonomi pada
akhir tahun 1950, Nuruddin Sahadat, Prof. Drs. G.J. Wolhoff, Mr. Tjia Kok
Tjiang, J.E. Tatengkeng dan kawan-kawan mempersiapkan pendirian Fakultas Hukum
swasta. Jerih payah mereka melahirkan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading yang
di bawah ketuanya Prof. Drs. G.J. Wolhoff tetap berusaha mewujudkan universitas
negeri sampai terbentuknya Panitia Pejuang Universitas Negeri di bulan Maret
1950. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan universitas didahului dengan membuka
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat cabang Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (UI) yang resmi didirikan tanggal 3 Maret 1952 dengan Dekan pertama
Prof. Mr. Djokosoetono yang juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (UI). Dilandasi semangat kerja yang tinggi, kemandirian dan
pengabdian, Fakultas Hukum yang dipimpin Prof. Dr. Mr. C. de Heern dan
dilanjutkan Prof. Drs. G.H.M. Riekerk, dalam kurun waktu empat tahun mampu memisahkan
diri dari Universitas Indonesia dengan keluarnya PP no. 23 tahun 1956
tertanggal 10 September 1956.
Langkah usaha Yayasan
Balai Perguruan Tinggi Sawerigading untuk
membentuk Fakultas Kedokteran terwujud
dengan tercapainya kesepakatan antara pihak Yayasan dengan Kementerian PP dan K
yang ditetapkan dalam rapat Dewan Menteri tanggal 22 Oktober 1953. Berdasarkan
ketetapan tersebut dibentuklah Panitia Persiapan Fakultas Kedokteran di
Makassar yang diketuai Syamsuddin Daeng Mangawing dengan Muhammad Rasyid Daeng
Sirua sebagai sekretaris dan anggota-anggotanya yaitu J.E. Tatengkeng, Andi
Patiwiri dan Sampara Daeng Lili. Pada tanggal 28 Januari 1956, Menteri P dan K
Prof. Mr. R. Soewandi meresmikan Fakultas Kedokteran Makassar yang kelak
berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin seiring dengan
diresmikannya Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 September 1956.
Perjuangan dan tekad
masyarakat Sulawesi
Selatan untuk
melahirkan putra bangsa yang berpengalaman teknik mencapai keberhasilannya
ketika menteri P dan K RI mengeluarkan SK No. 88130/S tertanggal 8 September
1960 perihal peresmian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang diketuai lr.
J. Pongrekun dan sekretaris lr. Ramli Cambari Saka dengan tiga departemen
Sipil, Mesin dan Perkapalan. Pada tahun 1963 menyusul terbentuk Departemen
Elektronika dan Arsitektur dan lengkaplah Fakultas Teknik sebagai fakultas yang
ke-4.
Mendahului SK Menteri
PP dan K tanggal 3 Desember 1960 No. 102248/UU/1960 perihal Pembentukan
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, telah terjadi “peleburan” beberapa unit
Program Kursus B.1 dari Yayasan Perguruan Tinggi Makassar ke Universitas
Hasanuddin. Yayasan yang diketuai oleh Syamsuddin Dg Mangawing beranggotakan
antara lain Prof. G.J. Wolhoff ini adalah pecahan Universitas Sawerigading yang
dipimpin oleh Nuruddin Sahadat. Peristiwa “peleburan” Program Kursus B.1
Paedagogik, Sastra Timur dan Sastra Barat ke UNHAS pada tanggal 2 Nopember 1959
tersebut menjadi cikal bakal Fakultas Sastra yang secara resmi terbentuk sesuai
SK menteri PP dan K tanggal 3 Nopember 1960.
Menyusul “kelahiran” Fakultas Sastra,
lahirlah Fakultas yang ke - 6 yakni Fakultas Sosial Politik sesuai dengan SK
Menteri P & K tertanggal 30 Januari 1961 No. A. 4692/U.U.41961, berlaku
mulai 1 Februari 1961. Pada awalnya fakultas ini merupakan Perguruan Tinggi
Swasta yang bernama Fakultas Tata Praja Universitas 17 Agustus 1945 yang didirikan
oleh Mr. Tjia Kok Tjiang yang kelak setelah penegeriannya menjadi pimpinan
fakultas didampingi Mr. Sukamto sebagai sekretaris. Pada tanggal 15 Nopember
1962 Mr. Sukamto diangkat sebagai Dekan dan Abdullah Amu menjadi Sekretaris.
Di masa kepemimpinan
Rektor A. Amiruddin berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0266/Q/1977 tanggal 16 Juli 1977 Fakultas Sastra diintegrasikan ke dalam
Fakultas limu Sosial Budaya bersama Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas
Ekonomi. Hal yang sama juga terjadi atas Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang
diintegrasikan menjadi Fakultas Sains dan Teknologi terkecuali Fakultas Hukum
yang tidak “rela” berintegrasi dengan Fakultas Ilmu - ilmu Sosial Budaya.
Berselang enam tahun kemudian yakni pada tahun 1983 pengintegrasian ini dicabut
dengan keluamya PP No. 5 Tahun 1980 yang disusul dengan SK Presiden RI No. 68
Tahun 1982.
Melalui kerjasama
dengan Institut Pertanian Bogor dan
atas permintaan Rektor Prof. Arnold Mononutu terbentuklah Panitia Persiapan
Pendirian Fakultas Pertanian yang beranggotakan Prof. Dr. A. Azis Ressang,
Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan lr Fachrudin, asisten Akhli Fakultas
Pertanian IPB. Kerjasama Prof. Ressang dkk dengan Fakultas Pertanian
Universitas Indonesia dan IPB membuahkan SK Menteri PTIP RI Prof. Dr. lr. Toyib
Hadiwidjaya tertanggal 17 Agustus 1962 dan secara resmi Fakultas Pertanian
menjadi fakultas yang ke-7 dalam lingkungan Universitas Hasanuddin.
Gubernur Andi Pangerang
Petta Rani dalam rapat tanggal 11 Maret 1963 menunjuk lr. Aminuddin Ressang
sebagai ketua sub - panitia kerja Pembentukan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
(FIPIA) resmi terbentuk berdasar surat kawat Menteri PTIP tanggal 8 Agustus
1963 No. 59 1 BM/PTIP/63 disusul SK Menteri No. 102 Tahun 1963 berlaku Tanggal
17 Agustus 1963. Pada tahun 1963 dibentuk Panitia Pendiri Fakultas Kedokteran
Hewan dan Peternakan di Makassar yang diketuai Syamsuddin Dg Mangawing dengan
anggota Andi Pangerang Petta Rani, Drh. A. Dahlan dan Andi Patiwiri. Pada
tanggal 10 Oktober 1963 berdiri Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP)
yang berstatus swasta didekani oleh Drh. Achmad Dahlan dengan Pembantu Dekan I,
II masing - masing Drh. Muh. Gaus Siregar dan Andi Baso Ronda, B. Agr.Sc.
Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1964 fakultas swasta tersebut dinegerikan menjadi
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin meialui SK Menteri PTIP No. 37 11964
Tanggal 4 Mei 1964.
Pendidikan Dokter Gigi
berdiri pada tanggal 23 Januari 1969 sebagai hasil kerjasama antara Universitas
dengan TNI - AL sebagai hasif rintisan Laksamana Mursalim Dg Mamanggun, S.H. ,
Rektor Unhas Let.Kolonel Dr. M. Natsir Said, S.H. serta Drg. Halima Dg Sikati
dan diberi nama Institut Kedokteran Gigi Yos Sudarso. Pada tahun 1970 lnstitut
ini resmi menjadi Jurusan Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin dan
selanjutnya menjadi Fakultas Kedokteran Gigi Unhas pada tahun 1983. Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) didirikan pada tangggal 5 Nopember 1982 yang pada
awalnya menerima mahasiswa tamatan Diploma Tiga Kesehatan dan nanti pada tahun
1987 FKM Unhas menerima tamatan SMA. FKM merupakan fakultas yang ke-11 dalam
lingkungan Unhas.
Sebagai realisasi dari
pengembangan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang menjadi rujukan orientasi lembaga
pendidikan tinggi di Indonesia, maka pada tahun 1988 UNHAS secara resmi membuka
program Studi Ilmu Kelautan dengan SK Dirjen Dikti No.19/Dikti/Kep/1988,
tanggal 16 Juni 1988. Pada awalnya karena belum ada wadah yang tepat program
tersebut berstatus lintas fakultas dan langsung dibawahi rektor. Mengingat
sifatnya yang berorientasi kelautan, program ini pada akhirnya dibentuk menjadi
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dengan menggabungkan jurusan Perikanan ke
dalamnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/0/1996,
tanggal 29 Januari 1996.
Pada Dies Natalis yang
ke - 25, 17 September 1981 Presiden RI Soeharto meresmikan Kampus Tamalanrea
yang pada awalnya dirancang oleh Paddock Inc., Massachustts, AS dan dibangun
oleh OD 205, Belanda yang bekerjasama dengan PT. Sangkuriang Bandung di atas
tanah seluas 220 Ha.
Indonesia
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah
negara di Asia
Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan
berada di antara benuaAsia dan Australia serta
antara Samudra
Pasifik dan Samudra
Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar
di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau,[5][6] oleh
karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara.[7] Dengan
populasi sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010,[8] Indonesia adalah negara berpenduduk
terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar
di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara
Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik,
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danPresiden yang
dipilih langsung.
Ibu kota negara ialah Jakarta.
Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau
Kalimantan, dengan Papua
Nugini di Pulau
Papua dan
dengan Timor
Leste di Pulau
Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia,
dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia
banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah
perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin
hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaanHindu dan Buddha telah
tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam,
serta berbagai kekuatan Eropayang
saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa
era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawahpenjajahan Belanda,
Indonesia yang saat itu bernama Hindia-Belanda menyatakan
kemerdekaannya di
akhir Perang
Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan,
ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses
demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke,
Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku
Jawa adalah
suku terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.[9] Semboyan
nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda
tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain
memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam
yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar
kedua di dunia.
Indonesia juga anggota
dari PBB dan
satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB,
yaitu pada tanggal 7
Januari 1965,
dan bergabung kembali pada tanggal 28
September 1966 dan
Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama
sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28
September 1950.
Selain PBB,
Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, APEC, OKI, G-20 dan
akan menjadi anggota dari OECD.
Secara Etimologi Kata
"Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa
Latin yaitu Indus yang berarti "Hindia" dan
kata dalam bahasa
Yunani nesos yang
berarti "pulau".[10] Jadi,
kata Indonesia berarti wilayah Hindia
kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama
ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.[11] Pada
tahun 1850, George
Earl,
seorang etnolog berkebangsaan
Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia
atau Kepulauan Melayu".[12] Murid
dari Earl,James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.[13] Namun,
penulisan akademik Belanda di media Hindia-Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda(Nederlandsch
Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860
dalam novel Max
Havelaar (1859),
ditulis oleh Multatuli,
mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[7]
Sejak tahun 1900, nama
Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan
golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[7] Adolf
Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan
nama ini melalui buku Indonesien
oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia
pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki
Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang
bernama Indonesisch Pers
Bureau pada tahun 1913.[11]
HUBUNGAN OKJP FT-UH,
OKFT-UH, UNHAS DAN INDONESIA
Hubungan antara Organisasi Kemahasiswaan Jurusan
Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ( OKJP FT-UH ), Organisasi
Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ( OKFT-UH ), Universitas
Hasanuddin ( UNHAS ), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah pasti sangat
berkaitan atau berhubungan erat dalam
berbagai aspek. yang juga membuktikan hal tersebut juga tidak di pungkiri bahwa
OKJP FT-UH, OKFT UH dan UHNAS itu sendiri berada dalam wilayah Indonesia yang
perangkat-perangkat kelembagaannya harus mengacu kepada dasar Negara dan
undang-undang dasar Negara Indonesia.
Upaya yang sangat keras
sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita dalam mengusahakan berdirinya universitas
hasanuddin yang akhirnya pada tahun 1956 berdirilah universitas hasanuddin
dengan 3 (tiga) fakultas pertama yakni fakultas ekonomi, fakultas kedokteran,
dan kemudian fakultas teknik. Fakultas teknik universitas hasanuddin mempunyai
lembaga-lembaga yang berperan menjalankan roda organisasinya yakni konres
mahasiswa teknik universitas hasanuddin (KMT-UH) badan perwakilan mahasiswa
fakultas teknik universitas hasanuddin ( BPM FT-UH), dan senat mahasiswa
fakultas teknik universitas hasanuddin (SMFT-UH), setelah itu ada OKJ-OKJ yang
ada di fakultas teknik yang salah satunya adalah OKJP FT-UH.
Menganut dari asas dari
ke empat komponen tersebut yaitu OKJP FT-UH, OKFT-UH, Unhas, dan Indonesia yang
berasaskan pancasila tentunya saling berhubungan dan bersinergi untuk
menjalankan apa-apa saja yang tercantum baik tersirat maupun tersurat dalam
pancasila itu sendiri.
Dari sistem
pemerintahan ataupun kepengurusan mulai dari OKJP FT-UH, OKFT-UH, dan Negara
Indonesia semuanya menganut sistem yang sama yaitu digunakannya asas Trias
Politika yaitu adanya badan yang berwenang dalam bidang eksekutif sebagai
pelaksana dari aturan-aturan yang ada, legislatif sebagai badan yang berwenang
membuat aturan, dan yudikatif yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan
lembaga peradilan.
Dari OKJP FT-UH dikenal
Himpunan Mahasiswa Perkapalan FT-UH sebagai badan eksekutif dan Dewan
Musyawarah Mahasiswa Perkapalan FT-UH sebagai badan yang berwenang pada bidang
legislatif dan yudikatif. Kemudian pada tingkat OKFT-UH dikenal Senat Mahasiswa
FT-UH sebagai badan yang melaksanakan fungsi eksekutif, dan Badan Perwakilan
Mahasiswa FT-UH sebagai fungsi legislative dan yudikatif.
Sebagai lembaga
kemahasiswaan, OKJP FT-UH tidak hanya mengurus masalah kelembagaan, tapi juga
mengurus masalah akademik anggotanya, selain itu program kerja dari lembaga
kemahasiswaan seharusnya lebih mengacu kepada program kerja yang mengarah ke
bidang pendidikan serta pengaplikasian atau pengabdian hal tersebut kepada
masyarakat pada umumnya, tentu saja yang sesuai dengan tri dharma perguruan
tinggi.
Adapun kemudian
berbicara tentang struktur Universitas Hasanuddin dipimpin oleh seorang Rektor
yang kemudian disebut dengan Tim Rektor terdiri atas Rektor, wakil Rektor I,
Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Wakil Rektor IV, kemudian juga dikenal
Dewan Senat, serta Dekan Fakultas. Beranjak dari wilayah kampus tersebut, kali
ini mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial dimana
Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Di Indonesia
juga menganut Trias Politika yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.
Badan eksekutif di
Indonesia di pegang oleh presidensil atau Presiden, lalu Badan Eksekutif
dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat
I dan II, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah. Adapun Badan
Yudikatif dijalankan dan difungsikan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan
di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan
tatausaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
Negara Indonesia yang
dalam wilayahnya terdapat 17.000 lebih
pulau merupakan negara Maritim yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia
handal untuk mengolah sumber daya alam dari sector maritime tersebut. Sejalan
dengan hal tersebut Universitas Hasanuddin kini tengah menjalankan nilai
Maritim di lingkup kampus tentunya peran dari mahasiswa yang kesehariannya membahas
disiplin ilmu kemaritiman sangat di butuhkan untuk kedepannya. Merajut dari hal
tersebut bahwa OKJP FT-UH sebagai wadah aktifitas kemahasiswaan dari mahasiwa
Perkapalan yang berada dalam lingkup OKFT-UH akan dituntut untuk lebih berperan
aktif dalam pencitraan nilai kemaritiman dari Unhas itu sendiri.
Dalam proses
perkuliahan di kesehariannya, mahasiswa perkapalan tentunya tidak hanya
membahas tentang bagaimana merancang sebuah bangunan kapal, mendesain
sedemikian rupa kelistrikan dan perpipaan kapal, tetapi juga mahasiswa
perkapalan membahas tentang hal-hal yang terjadi dalam lingkup maritime seperti
keselamatan maritime dsb.
Lepas dari pembahasan
secara structural OKJP FT-UH yang berada di bawah OKFT-UH merupakan sebuah
organisasi kader yang setiap tahun ajaran akan mengadakan pengkaderan atau
biasa disebut dengan sosialisasi almamater baik kepada mahasiswa baru baik di
tingkat fakultas maupun di tingkat jurusan. Sebagai organisasi kader tentu
didalamnya terdapat sebuah kultur-kultur yang tentunya mengkiblatkan calon
anggota dari mahasiswa baru untuk mengaplikasikan nilai sebagai “orang timur”
dengan berbagai metode-metode yang telah di kembangkan sedemikian rupa. Namun
pada pelaksanaannya seringkali atau bahkan selalu akan memunculkan permasalahan
di kacamata pandang pihak birokrasi Unhas itu tidak lain dan tidak bukan
dikarenakan permasalahan metode sosialiasi itu sendiri. Terkadang pada
pelaksanaannya hak-hak manusia dalam kesehariannya yang di atur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ini bertentangan, padahal tidak seperti
itu adanya. Semua metode yang dilakukan dan dijalankan pada pelaksanaan
kaderisasi tersebut telah di atur sedemikian rupa agar mahasiswa Fakultas
Teknik sebagai calon-calon pemimpin bangsa tidak mudah terpengaruh dari
gambaran kehidupan orang-orang barat diluar sana. Selain itu juga untuk
memberikan sikap awal pembentukan mental kepada seseorang yang mengalami proses
peralihan dari masa SMA ke tingkat Mahasiswa yang kedepannya akan bertarung
dalam dunia kerja yang sudah sangat ketat tentunya.
OKJP FT-UH, OKFT-UH, UNIVERSITAS HASANUDDIN dan INDONESIA
adalah terkait satu sama lain. Dengan adanya prinsip dasar yang sama serta
konstitusi yang mengacu kepada konstitusi yang diatasnya membuat hubunganh
antar semuanya tidak dapat terputuskan, disisi lain semuanya saling juga saling
membutuhkan, tanpa adanya dorongan dari bawah, begitu juga lembaga yang dibawah
tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari lembaga
yang diatasnya.
Pentingnya lembaga
kemahasiswaan dalam pergerakan kemahasiswaan ini sangat membantu dalam
masyarakat yang demokrasi, karna lembaga kemahasiswaan dan pergerakan mahasiswa
adalah hal yang tak terpisahkan. Hal ini juga untuk mengantisipasi berbagai
perubahan sosisal yang ada di masyarakat, momentum inilah yang seharusnya
dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai social control yang mengarahkan masyarakat
tidak terdapat budaya-budaya baru yang tidak sejalan dengan budaya-budaya yang
lama.
Disamping itu yang
membuat lembaga kemahasiswaan akan jauh lebih baik ialah dengan adanya
pemanfaatan potensi-potensi alamiah dan ilmiah mahasiswa sebagai perwujudan tri
dharma perguruan tinggi yang selama ini selalu kita haubungkan dengan
mahasiswa. Tentu saja dengan berasas pada profesionalisme keilmuan, sehingga
semua yang kita kerjakan selalu mengarah kepada bidang yang kita sama-sama
pertanggung jawabkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar